Planing dan Ending Budaya Demokrasi

  Pemilihan umum ( Pemilu), merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan dalam sebuah negara demokrasi. Hal ini sudah menjadi tradisi yang harus di warisi karena di nilai mampu menunjukan sportifitas dalam pertarungan politik, yang kalah bersabar bukan bubar dan yang menang bekerja dan menata yang kalah, serta dalam perjalannya yang begitu panjang ,pemilu/kada selalu saja berjalan susuai dengan asas dari budaya demokrasi bangsa ini; aman,damai, dan adil. Hal itu dapat kita lihat, misalnya dengan apresiasi  dari negara lain atas terlaksananya setiap kali pemilu di indonesia, bahkan hal nyatanya bahwa kita sudah memilih pemimpin baik itu presiden ataupun kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2.
    Proses yang begitu panjang,tentu sudah memiliki kematangan dalam berdemokrasi,sejauh mana dinamika politik yang terjadi, tetapi tidak membawa suatu malapetaka bagi ketuhan bangsa dan negara. Itulah sejatinya yang di ajarakan demokrasi bukan malah menjadikanya sebagai jurang menuju disintegrasi karena tidak ada rekonsiliasi dari politisi yang berkompetisi.
 Tahun 2020 kembali terjadi pesta demokrasi dengan adanya pemilu/kada di beberapa provinsi di indonesia. Kabupaten manggarai barat merupakan salah satu daerah yang menjalankan pemilukada tersebut dalam tahun ini,  kompetisi seperti ini sudah di lakukan sejak lama di kabupaten Manggarai Barat dan ini berarti secara pengalaman ,manggarai barat sudah matang dalam namanya pilkada ,tinggal bagaimana kemudian hasil dari pilkada ini di implementasikan dalam kerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat, namun relaita yang terjadi bahwa di tengah kematangan berdemokrasi, berdinamika politik di manggarai barat belum seutuhnya menjawab segala apa yang menjadi persoalan utama yang terjadi. Retorika yang berlebihan membuat pemimpin di manggarai barat harus mampu tahan banting seperti bola karet atas kritikan berupa keluhan dari masyarakat. Rintihan yang di sampaikan oleh rakyat dalam bentuk kritikan bukan hanya soal suatu maslah yang tidak di janjikan, tetapi persoalan janji dan visi misi yang di sampaikan sebelum memimpin dalam artian bahwa apa yang di janjijan tidak sesuai dengan apa yang di lakukan, bahkan lebih banyak membuang waktunya untuk membagi kue kekuasaan kepada tim, keluarga,teman dekat dll. Ini yang menujukan bahwa gagal pahamnya para elite dengan demokrasi dan ini adalah ending yang palin buruk sedangkan Bagi planing dalam dunia politik yang di jalankan oleh elite politik sebelum mendapatkan jabatan atau kedudukan sudah di lupakan atau boleh di katakan sebagai korban mafia politik.


 Penulis: Jelo Jehalu

Komentar

Postingan Populer